78 Koperasi Desa Merah Putih di Subulussalam Kini Resmi Berbadan Hukum: Harapan Baru bagi Ekonomi Desa
Jeritan Subulussalam – Upaya memberdayakan ekonomi desa di Kota Subulussalam kini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Sebanyak 78 dari 82 Koperasi Desa Merah Putih (KMP) di wilayah ini telah resmi berbadan hukum, sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan berbasis koperasi.
Kabar baik ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kota Subulussalam, Junifar, pada Rabu (18/6/2025). Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh desa di Kota Subulussalam telah melewati sejumlah proses penting seperti sosialisasi, Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), hingga pengurusan legalitas melalui notaris.
“Hingga saat ini, dari total 82 desa yang ada, sebanyak 78 Koperasi Desa Merah Putih telah mengantongi status badan hukum resmi. Ini merupakan langkah besar dalam perjalanan menuju kemandirian ekonomi desa,” ujar Junifar.
Baca Juga : TRENT ALEXANDER ARNOLD RESMI PERKUAT REAL MADRID
Menuju Peluncuran Nasional oleh Presiden Prabowo
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif nasional yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa. Rencananya, program ini akan diluncurkan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada tanggal 12 Juli 2025.
Peluncuran nasional ini menjadi momen penting yang dinantikan masyarakat Subulussalam dan seluruh Indonesia, mengingat konsep KMP membawa pendekatan ekonomi syariah, pemberdayaan komunitas lokal, dan skema modal awal hingga Rp3 miliar per koperasi dengan bunga pinjaman sangat rendah.
“Kami percaya bahwa koperasi ini akan menjadi alternatif nyata dari sistem pinjaman konvensional yang selama ini memberatkan masyarakat, terutama dari jerat rentenir,” ujar Junifar.
Bersama Lawan Rentenir: KMP Hadirkan Solusi Pembiayaan yang Berkeadilan
Salah satu tujuan utama pendirian Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk memutus mata rantai ketergantungan masyarakat desa terhadap praktik rentenir. Di banyak wilayah, akses terhadap pembiayaan masih sangat terbatas, sehingga banyak pelaku usaha kecil terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi yang menggerus keuntungan mereka.
Dengan kehadiran KMP, masyarakat desa akan memperoleh akses ke modal usaha yang lebih murah, adil, dan transparan, dikelola langsung oleh warga desa melalui sistem koperasi. Skema pembiayaan berbasis syariah juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberkahan.
Kesiapan dan Antusiasme Desa: 82 Desa, Satu Visi Membangun Ekonomi Lokal
Junifar juga mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan oleh seluruh kepala desa dan masyarakat dalam mendukung terbentuknya koperasi ini. Meski baru 78 koperasi yang telah berbadan hukum, empat desa lainnya disebut tengah berada dalam tahap akhir penyelesaian dokumen legalitas.
“Kami optimis, dalam waktu dekat seluruh 82 desa akan 100 persen memiliki KMP yang berbadan hukum. Ini menunjukkan semangat kolektif yang luar biasa dari masyarakat Subulussalam dalam membangun ekonomi dari bawah,” ujarnya.
Pantauan Pemerintah Pusat dan Harapan ke Depan
Meski belum ada kepastian jadwal, Junifar juga menyampaikan bahwa akan ada kunjungan dari Wakil Menteri Koperasi dan UKM ke Aceh, termasuk Subulussalam, guna memantau progres pelaksanaan program KMP di lapangan.
Pemerintah daerah menyambut baik rencana tersebut sebagai bentuk perhatian pusat terhadap implementasi program strategis ini. Junifar berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi dan dukungan bagi pengembangan koperasi di tingkat desa.
“Kami melihat KMP bukan sekadar koperasi biasa. Ini adalah gerakan sosial dan ekonomi yang bisa membawa perubahan nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing desa. Kami siap menyukseskan program ini hingga ke tingkat implementasi,” tutupnya.
